Perkembangan Internet, Fenomena Brain Rot, dan Tantangan Eksistensi Negara di Masa Depan (Oleh: Redaksi)

jabarmedsos.com - Perkembangan internet dalam tiga dekade terakhir telah mengubah wajah peradaban manusia secara radikal. Dari ruang obrolan berbasis teks seperti mIRC pada pertengahan 1990-an hingga dominasi media sosial berbasis algoritma dan video pendek hari ini, internet tidak lagi sekadar medium komunikasi, melainkan telah menjadi infrastruktur utama kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Pada fase awal, internet dipandang sebagai ruang emansipasi. Ia membuka akses pengetahuan lintas batas, mempertemukan individu dari latar belakang berbeda, serta menjadi alternatif bagi keterbatasan literatur dan informasi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, transformasi internet menuju ekonomi digital berbasis platform membawa konsekuensi baru yang semakin kompleks.

Salah satu fenomena yang kini menjadi sorotan global adalah apa yang populer disebut sebagai brain rot. Istilah ini merujuk pada kondisi penurunan kemampuan berpikir kritis akibat paparan konten digital dangkal, repetitif, dan berorientasi hiburan instan dalam jangka panjang. Platform media sosial dengan algoritma yang mengutamakan durasi tonton dan keterlibatan emosional mendorong konsumsi konten singkat yang cepat, viral, namun minim kedalaman.

Fenomena ini bukan sekadar isu psikologis individual, melainkan persoalan struktural. Algoritma bekerja berdasarkan logika ekonomi atensi, di mana perhatian pengguna menjadi komoditas utama. Semakin lama pengguna bertahan di layar, semakin besar nilai ekonomi yang dihasilkan. Dalam kerangka ini, konten yang memicu emosi—amarah, tawa berlebihan, sensasi, atau ketakutan—lebih diutamakan dibandingkan konten edukatif atau reflektif.

Para akademisi melihat kondisi ini sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan kapasitas warga negara. Ketika ruang publik digital dipenuhi informasi dangkal, disinformasi, dan polarisasi, kemampuan masyarakat untuk menilai kebijakan publik, mengawasi kekuasaan, dan berpartisipasi secara rasional ikut tergerus. Diskursus publik berisiko berubah menjadi arena reaksi spontan, bukan pertukaran gagasan berbasis argumen.

Dampaknya tidak berhenti pada individu atau masyarakat sipil, tetapi juga menyentuh eksistensi negara ke depan. Negara modern bertumpu pada warga yang memiliki literasi, nalar kritis, dan kesadaran kolektif. Jika mayoritas warganya terjebak dalam konsumsi konten instan tanpa konteks, maka fondasi pengambilan keputusan publik menjadi rapuh. Kebijakan strategis berpotensi ditentukan oleh opini viral, bukan analisis rasional jangka panjang.

Di sisi lain, negara juga menghadapi dilema regulasi. Internet bersifat transnasional, sementara kedaulatan negara tetap berbasis wilayah. Platform digital global sering kali memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh sosial yang melampaui otoritas negara. Tanpa kebijakan yang adaptif dan berbasis pengetahuan, negara berisiko kehilangan kendali atas ruang digitalnya sendiri—mulai dari data warga, arus informasi, hingga pembentukan opini publik.

Namun demikian, perkembangan internet tidak sepenuhnya gelap. Teknologi yang sama juga menyediakan peluang besar untuk pendidikan terbuka, transparansi pemerintahan, penguatan ekonomi kreatif, dan partisipasi publik yang lebih luas. Kuncinya terletak pada arah kebijakan dan kesadaran kolektif.

Para pengamat menekankan pentingnya literasi digital sebagai agenda strategis negara, bukan sekadar program tambahan. Literasi ini tidak hanya menyangkut kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara kerja algoritma, ekonomi data, etika digital, serta dampak sosial-politik media daring. Tanpa itu, masyarakat akan terus menjadi konsumen pasif dalam ekosistem yang dirancang untuk mengeksploitasi perhatian.

Ke depan, eksistensi negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga kesehatan kognitif warganya di ruang digital. Internet telah menjadi medan baru kekuasaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah negara harus hadir di sana, melainkan apakah negara mampu hadir secara cerdas, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan publik di tengah arus algoritma global yang kian agresif.