Pejabat Di Jawa Barat Mulai Merasa Tidak Nyaman KDM Larang Rapat Di Hotel

Perbedaan cara pandang Gubernur Dedi Mulyadi yang dengan tegas melarang rapat di hotel dengan alasan efisiensi anggaran dan memanfaatkan fasilitas kantor pemerintah yang sudah ada. Ia meminta agar seluruh bupati dan wali kota menggunakan gedung kantor untuk rapat demi menghemat anggaran dan pemerataan ekonomi daerah.

Disisi lain Pejabat di Jawa Barat mulai merasa tidak nyaman dengan Gubernur Dedi Mulyadi yang melarang rapat di hotel meskipun Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan soal kebijakan pejabat dibolehkan kembali rapat di hotel, mengizinkan kembali kegiatan tersebut. 

Kebijakan Kang Dedi yang melarang rapat di hotel dengan tujuan efisiensi anggaran dan keadilan fiskal, terutama bagi daerah dengan kemampuan keuangan rendah seperti Kabupaten Pangandaran yang kesulitan membayar tunjangan pegawai hingga tertunda berbulan-bulan.

Dedi menilai rapat di hotel seringkali tidak sesuai dengan realisasi anggaran dan ada indikasi penyalahgunaan, seperti penggunaan kamar dan konsumsi yang tidak proporsional. Ia mengajak pejabat menggunakan fasilitas pemerintah yang sudah tersedia sebagai bentuk penghematan demi kepentingan rakyat dan pemerataan ekonomi antar daerah.

Larangan ini mendapat respons beragam: Kemendagri memberi relaksasi agar rapat di hotel diperbolehkan demi membantu sektor perhotelan yang menurun, namun tetap menghormati kebijakan daerah seperti Jawa Barat yang memilih menolak demi efisiensi dan pemerataan ekonomi. Beberapa pejabat daerah lain bahkan tetap akan menggelar rapat di hotel meski dilarang oleh Gubernur Dedi.

Ketidaknyamanan pejabat muncul karena sudah terbiasa dengan kebijakan lama, dan belum terbiasa dengan kebijakan tegas Dedi Mulyadi yang menolak rapat di hotel walaupun tujuan Kang Dedi demi efisiensi anggaran dan keadilan fiskal, berbeda dengan kebijakan Kemendagri yang lebih longgar.

(JBRMDS/05-18/02/25)