Tedi Yusnanda N Ingatkan Pemkab Pangandaran: Jangan Tunggu Krisis Datang, Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Pangandaran — Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar tidak lengah menghadapi dampak ekonomi dari konflik geopolitik global, khususnya perang yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, situasi global saat ini berpotensi menekan stabilitas fiskal daerah jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Pemerintah daerah tidak boleh menunggu krisis datang baru bereaksi. Dalam situasi global yang tidak stabil seperti sekarang, Pemkab Pangandaran harus mulai menyiapkan skenario fiskal kontinjensi untuk menjaga stabilitas APBD dan ekonomi masyarakat,” ujar Tedi dalam keterangannya kepada media.

Ia menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Kawasan tersebut merupakan jalur strategis distribusi minyak global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Ketegangan di wilayah ini mendorong lonjakan harga energi dan berpotensi memicu inflasi global.

Dalam beberapa analisis ekonomi internasional, harga minyak dunia bahkan diperkirakan bisa bertahan di kisaran di atas 90 - 100 dolar AS per barel jika konflik berkepanjangan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya logistik, transportasi, serta harga pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut Tedi, dampak dari situasi global tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga dapat langsung mempengaruhi ekonomi daerah seperti Pangandaran, terutama melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan tekanan terhadap sektor pariwisata serta UMKM.

Situasi ini juga diperparah dengan adanya penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat. Dalam struktur APBN 2026, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kondisi ini harus dibaca secara serius oleh pemerintah daerah. Jika dana transfer pusat lebih ketat sementara tekanan ekonomi meningkat, maka pemerintah kabupaten harus lebih kreatif dan disiplin dalam mengelola APBD,” kata Tedi.

Ia menilai terdapat beberapa langkah konkret yang bisa segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pertama, pemerintah daerah perlu menyusun skenario fiskal kontinjensi dalam pengelolaan APBD. Artinya, pemerintah harus menyiapkan beberapa simulasi anggaran jika terjadi kenaikan inflasi, lonjakan harga energi, atau penurunan pendapatan daerah.

Dalam skenario ini, belanja publik harus diprioritaskan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti ketahanan pangan, kesehatan, perlindungan UMKM, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Sementara proyek-proyek yang bersifat simbolik atau tidak berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dapat ditunda.

Kedua, memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah daerah dapat memperkuat operasi pasar, memperluas cadangan pangan daerah, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk distribusi komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang.

Menurut Tedi, inflasi daerah sering kali dipicu oleh gangguan distribusi, bukan semata-mata karena kekurangan produksi.

Ketiga, pemerintah daerah perlu mulai membangun sistem pemantauan ekonomi global di tingkat daerah. Melalui Bappeda, pemerintah dapat secara rutin memantau indikator penting seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tren harga pangan internasional untuk memprediksi potensi dampaknya terhadap ekonomi daerah.

Selain itu, ia juga mendorong Pemkab Pangandaran untuk memperkuat ekonomi lokal yang berbasis produksi riil masyarakat, seperti sektor perikanan, pertanian, serta industri pengolahan hasil laut yang selama ini menjadi salah satu potensi utama daerah.

“Ketika ekonomi global bergejolak, daerah yang memiliki basis produksi lokal yang kuat biasanya lebih tahan terhadap krisis,” katanya.

Tedi menegaskan bahwa dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, pemerintah daerah harus mulai mengubah cara berpikir dalam mengelola ekonomi daerah.

“APBD tidak boleh hanya diperlakukan sebagai dokumen administrasi tahunan. Dalam situasi global yang bergejolak, APBD harus menjadi instrumen strategis untuk melindungi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia pun berharap Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat membaca tanda-tanda perubahan ekonomi global sejak sekarang agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi lokal tidak terganggu.

“Jika pemerintah daerah mampu membaca situasi global dengan tepat dan menyiapkan langkah antisipatif, Pangandaran justru bisa menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi global,” kata Tedi.