BIJB Dapat Dikelola Efisien, Dedi Tawarkan Solusi agar Tidak Membebani Anggaran

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka karena dinilai belum beroperasi secara optimal dan menjadi beban anggaran daerah, dengan biaya operasional mencapai Rp 60 miliar per tahun yang harus ditanggung Pemprov Jabar. Ia menyebut bandara itu seperti "peuteuy selong" (petai kering) karena minim penerbangan dan belum berkembang, serta menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk pengembangan kawasan sekitar agar tidak terus membebani keuangan daerah.

Salah satu solusi yang ditawarkan Gubernur Jawa Barat itu adalah menjadikan bandara sebagai pusat industri perawatan pesawat dan kawasan kedirgantaraan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan penerbangan di wilayah tersebut. Dengan pengembangan ini, diharapkan bandara bisa lebih produktif dan mengurangi beban anggaran daerah dari biaya operasional yang saat ini mencapai Rp 60 miliar per tahun.

Dirut BIJB tanggapi kritikan Kang Dedi

Menanggapi kritik dari Dedi Mulyadi, Direktur Utama BIJB Kertajati Muhammad Singgih menjelaskan bahwa biaya Rp 60 miliar per tahun itu adalah kebutuhan minimal yang sudah melalui proses efisiensi ketat. Biaya tersebut digunakan untuk menjaga standar pelayanan dan keselamatan penerbangan sesuai aturan internasional, termasuk perawatan fasilitas, listrik, kebersihan, dan kesiapan personel dalam situasi darurat. Pengeluaran listrik bisa mencapai Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar per bulan, dan jumlah karyawan sekitar 160 orang, yang masih di bawah standar dunia penerbangan pada umumnya.

Singgih menegaskan bahwa pengeluaran tersebut bukan pemborosan, melainkan kebutuhan untuk menjamin aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan (3S plus 1C) di bandara.

(JBRMDS/05-18/02/25)