"Gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi Menuai Sorotan: Pajak Lexus Belum Dibayar, Masyarakat Soroti Paradox Kepemimpinan"

Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat) 

Bandung – Gebrakan progresif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam beberapa bulan terakhir menuai pujian publik, mulai dari reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi desa. Namun, sorotan positif itu sedikit ternoda setelah mencuat informasi bahwa mobil mewah milik pribadinya, Lexus LX 570, belum membayar pajak tahunan.

Lexus LX570

Diketahui dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, mobil Lexus LX 570 berwarna hitam metalik dengan pelat nomor pribadi tersebut belum membayar pajak kendaraan sejak Desember tahun lalu. Mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) mewah ini memiliki nilai jual sekitar Rp3,4 miliar. Pajak kendaraan bermotornya (PKB) tercatat mencapai sekitar Rp85 juta per tahun, belum termasuk SWDKLLJ dan potensi denda.

“Ya kaget aja, masa pejabat tinggi yang getol soal ketertiban administrasi malah lalai urusan pajak sendiri. Kalau rakyat kecil telat bayar pajak motor aja langsung ditilang,” ujar Wahyu (38), warga Cibiru, Bandung Timur.

Mobil Lexus LX 570 sendiri dikenal sebagai salah satu SUV premium dengan spesifikasi mesin 5.7-liter V8 yang bertenaga hingga 383 hp, interior berbalut kulit mewah, serta fitur keselamatan dan hiburan kelas atas.

Isu ini dinilai oleh sejumlah pengamat bisa menjadi blunder dalam citra kepemimpinan Dedi yang selama ini dikenal bersih dan berani. Menurut pengamat kebijakan publik, Dr. Ahmad Zakiyuddin, S.IP, M.Kom, blunder kecil seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi lawan politik untuk membangun narasi kontra.

Dr. Ahmad Zakiyuddin, S.IP, M.Kom (Pengamat) 

“Dalam politik, persepsi adalah segalanya. Sekecil apapun ketidakkonsistenan antara apa yang dikatakan dan dilakukan bisa merusak bangunan kepercayaan publik. Harus segera dijelaskan dan diselesaikan,” kata Zaki.

Pihak Humas Pemprov Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi. Namun, salah satu ajudan Gubernur menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak tersebut bukan karena unsur kesengajaan, melainkan urusan administrasi yang terlewat di tengah kesibukan agenda kenegaraan.

Meski demikian, publik berharap Gubernur Dedi Mulyadi bisa segera memberikan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan ini secara terbuka agar tidak menjadi preseden buruk bagi semangat keteladanan yang selama ini ia bangun.

( -TYN-)