Darurat Literasi: Ketika Masyarakat Lebih “Rajin Bicara” daripada Membaca (Oleh: Redaksi)

jabarmedsos.com – Fenomena rendahnya minat baca di Indonesia bukan sekadar guyonan di warung atau obrolan ringan di media sosial lagi — ini telah menjadi masalah struktural yang memengaruhi cara berpikir masyarakat luas. Dikutip dari data UNESCO yang selama ini dirujuk berbagai kajian pendidikan, minat baca masyarakat Indonesia disebut sangat memprihatinkan, hanya 0,001 % atau secara sederhana hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang punya kebiasaan membaca secara intens. 

Angka ini mencerminkan suatu paradoks: kemampuan “membaca” huruf secara teknis tinggi, lebih dari 96 % penduduk Indonesia melek huruf menurut BPS, tetapi budaya membaca untuk memahami, mengevaluasi, dan berpikir kritis sangat rendah. 

Media Sosial, “Males Baca”, tapi Sibuk Berkomentar

Kondisi ini semakin diperparah oleh dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia biasanya menghabiskan waktu lebih dari tiga jam per hari di media sosial, bukan membaca buku atau sumber literasi yang lebih mendalam. 

Fenomena “males baca tapi banyak bicara” bukan sekadar celoteh netizen. Ini mencerminkan kedangkalan berpikir di ruang publik: banyak yang cepat memberi opini, komentar, atau keputusan tanpa membaca atau memahami substansi suatu konten secara menyeluruh, sebuah ciri minimnya literasi informasi di tengah derasnya arus digital.

UNESCO sendiri dalam berbagai kajiannya menegaskan pentingnya literacy bukan hanya sebagai kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi sebagai keterampilan yang memungkinkan individu memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Minimnya kemampuan ini berpotensi membuat masyarakat rentan terhadap berita bohong, manipulasi opini, dan polarisasi sosial, terutama di platform digital.

Konteks Global: Literasi Tidak Sama dengan Melek Huruf

Menurut UNESCO, secara global ada lebih dari 739 juta orang dewasa yang belum bisa membaca atau menulis, dan meskipun tingkat melek huruf dunia meningkat di atas 89 %, tantangan justru muncul pada domain minat baca dan literasi mendalam, terutama di era digital saat ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa masalah literasi bukan hanya masalah “bisa atau tidak bisa membaca huruf”, tetapi tentang kualitas membaca: kemampuan mengerti konteks, berpikir kritis, membandingkan fakta, serta menggunakan informasi untuk berpikir logis dan bertindak bijak.

Mengapa Kesadaran Literasi Mendesak?

Minimnya budaya membaca berimplikasi langsung pada kedangkalan berpikir kolektif. Saat masyarakat lebih sering memberi reaksi instan berdasarkan judul atau opininya sendiri tanpa membaca isi konten secara utuh, ruang publik digital dipenuhi oleh misinformasi, asumsi semu, dan narasi yang mudah dibelokkan.

Dalam konteks demokrasi dan pembangunan, kondisi ini berbahaya. Keputusan sosial dan politik yang diambil tanpa basis pemahaman yang kuat jauh lebih rentan terhadap manipulasi opini dan polarisasi. Literasi sebenarnya merupakan alat fundamental untuk melahirkan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpikir jangka panjang.

Langkah Strategis: Membangun Gerakan Literasi Komprehensif

Tantangan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Upaya meningkatkan minat dan kualitas literasi harus menjadi agenda bersama antara:

1. Pemerintah; dengan kebijakan pendidikan yang menempatkan literasi sebagai fondasi utama kurikulum dan program pembelajaran.

2. Sekolah & Perguruan Tinggi; menanamkan kebiasaan membaca yang intens, tidak sekadar teknis, tetapi analitis dan reflektif.

3. Keluarga & Masyarakat; menjadikan membaca sebagai aktivitas rutin, bukan sekadar hiburan sesaat.

4. Komunitas Literasi dan Media; menyediakan ruang diskusi, klub baca, dan konten yang menumbuhkan keterampilan membaca kritis.

Gerakan literasi yang kuat mampu memperbaiki kualitas berpikir, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan bermakna. Tanpa upaya kolektif ini, masyarakat akan terus terjebak dalam superficial talk, berbicara banyak tanpa membaca dalam, dan mengambil keputusan tanpa memahami. Itu bukan hanya tragedi pendidikan, tetapi juga ancaman terhadap kualitas demokrasi dan kehidupan berbangsa.