Strategi Ekonomi 2026: Pilar, Fokus, dan Target

Presiden Prabowo dalam penyampaian kerangka ekonomi pada APBN 2026 mematok target ambisius: pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,4 %, inflasi dikendalikan pada sekitar 2,5 %, dengan upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta mempersempit kesenjangan sosial melalui penurunan koefisien Gini. Strategi utamanya meliputi:

Penguatan ketahanan pangan, melalui pencetakan sawah baru, subsidi pupuk yang tepat sasaran, serta dukungan bagi sektor pertanian agar memberi kontribusi lebih luas pada ketahanan nasional dan kedaulatan pangan.

Transisi energi & infrastruktur energi, pengembangan energi baru terbarukan, percepatan program elektrifikasi (termasuk listrik desa), sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil/transisi global.

Investasi manusia & kesejahteraan sosial, program makan bergizi gratis bagi siswa, ibu hamil, dan balita; serta peningkatan belanja untuk pendidikan dan kesehatan guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Penguatan UMKM, koperasi, dan hilirisasi industri, agar manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merata dari desa ke kota, memperkecil disparitas antar wilayah.

Modernisasi ekonomi dan industri, serta ketahanan fiskal-pertahanan, termasuk pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), percepatan investasi, agar Indonesia mampu menghadapi ketidakpastian global sambil menjaga stabilitas makro ‎ekonomi.

Dengan kerangka ini, pemerintahan berharap 2026 menjadi tahun di mana pertumbuhan ekonomi bersinergi dengan keadilan distribusi dan pengentasan ketimpangan.

Kondisi Ekonomi Indonesia 2025: Data & Fakta

Berdasarkan rilis resmi dan data terbaru 2025:

Pertumbuhan ekonomi: pada triwulan II 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 % year-on-year. 

Untuk triwulan III 2025, pertumbuhan nasional mencapai 5,04 % (y-on-y). 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,76 %, dengan total pengangguran sekitar 7,28 juta orang. 

Pada Agustus 2025, TPT sedikit naik/turun (bergantung survei) menjadi 4,85 %, jumlah pengangguran 7,46 juta orang. 

Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 berada di kisaran Rp 3,09 juta per bulan. 

Angka kemiskinan nasional (penduduk di bawah garis kemiskinan) pada Maret 2025 turun menjadi 8,47 %, turun dari periode sebelumnya. Populasi miskin tercatat sekitar 23,85 juta orang. 

Struktur ketenagakerjaan: pada Februari 2025, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak (sekitar 28,54 %), diikuti perdagangan (19,26%) dan industri pengolahan (13,45%) sebagai tiga sektor utama. 

Data-data ini menunjukkan bahwa pada 2025, ekonomi Indonesia berada dalam tren pemulihan dan pertumbuhan — meskipun tantangan distribusi kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja tetap ada.

Antara Target dan Kenyataan: Tantangan Nyata & Agenda Pelaksanaan

Meski target 2026 menjanjikan, ada sejumlah tantangan dan catatan penting:

Sektor pertanian dan informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, meskipun upaya modernisasi sedang digencarkan. Ketergantungan pada sektor padat karya tapi berupah rendah bisa membatasi daya beli dan kesejahteraan pekerja.

Penurunan angka kemiskinan (8,47 %) memang positif, namun masih jauh di atas target ambisius 6,5 – 7,5 %. Upaya penurunan harus diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja formal serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Untuk mencapai inflasi terkendali (~2,5 %) sambil menjaga pasokan pangan dan energi, pemerintah perlu mengelola subsidi, distribusi pangan dan energi secara tepat sasaran, agar tidak menekan APBN secara drastis.

Hilirisasi industri, pembangunan KEK, dan diversifikasi ekonomi memerlukan investasi besar, regulasi yang stabil, serta iklim usaha yang mendukung, hal yang harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan pekerja, keadilan upah, dan distribusi investasi ke daerah miskin.

Ketahanan fiskal harus tetap dijaga agar defisit dan utang tidak melonjak dalam jangka menengah-panjang. Program sosial besar seperti subsidi, bantuan pangan, listrik desa, perlu diimbangi dengan efisiensi dan transparansi anggaran — serta basis data yang valid (misalnya melalui sistem data terpadu seperti DTSEN).

Implikasi bagi Publik dan Prospek 2026

Jika target dan strategi ini dijalankan konsisten, Indonesia bisa memasuki periode pertumbuhan inklusif:

Pendapatan dan daya beli masyarakat kecil (petani, pekerja informal, UMKM) berpeluang meningkat, terutama bila subsidi dan program sosial tepat sasaran.

Investasi di sektor riil, energi terbarukan, industri hilir, kawasan industri dan KEK, dapat membuka lapangan kerja baru serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan, Indonesia bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memperkecil kesenjangan, serta mendukung mobilitas sosial yang lebih adil.

Strategi ini juga bisa meningkatkan ketahanan nasional, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga pangan, energi, dan sumber daya manusia, menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan gejolak geopolitik.

Namun keberhasilan akhir sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan, integritas tata kelola, efektivitas subsidi dan program sosial, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta.

Kesimpulan

Kebijakan strategi ekonomi 2026 yang dipaparkan Presiden Prabowo menawarkan visi ambisius: pertumbuhan 5,4%, inflasi terjaga, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan kesejahteraan lewat subsidi, pembangunan infrastruktur, energi baru, dan pemberdayaan UMKM hingga desa.

Fakta tahun 2025, dengan pertumbuhan stabil, penurunan kemiskinan dan pengangguran relatif, memberikan pijakan optimis. Namun agenda besar 2026 menuntut konsistensi, transparansi, dan komitmen nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.