Yeni Rahayu Kritik Minimnya Keseriusan Penanganan Dugaan Korupsi Tiket Gerbang Wisata Pangandaran

jabarmedsos.com – Yeni Rahayu, Sekretaris Sarasa Institute, menyoroti minimnya keseriusan sejumlah lembaga di Kabupaten Pangandaran dalam menangani kasus dugaan korupsi tiket gerbang wisata Pangandaran yang beberapa waktu lalu mencuat setelah seorang petugas tiket ditangkap dan dilaporkan ke Polres Pangandaran.

Menurut Yeni, hingga kini kasus tersebut seolah berjalan di tempat. Ia menilai legislatif sama sekali tidak menunjukkan perhatian serius, meskipun berbagai pihak telah mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi kasus ini. “Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda DPRD bergerak. Padahal fungsi pengawasan melekat pada legislatif, apalagi ketika menyangkut keuangan daerah,” ujar Yeni.

Ia juga menyoroti kinerja Polres Pangandaran yang dianggap lamban. Menurutnya, hingga kini belum ada kepastian apakah kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (tipikor) atau hanya sebatas pelanggaran administratif. “Status kasusnya tidak jelas. Padahal masyarakat berhak tahu apakah ada unsur kerugian negara atau tidak,” tambahnya.

Di sisi lain, Yeni menyebut Bupati Pangandaran tampak pasif dalam merespons persoalan ini. “Seolah-olah hanya menunggu. Padahal kepala daerah punya kewenangan untuk memastikan aparatur bekerja dengan transparan dan akuntabel. Diamnya bupati membuat publik bertanya-tanya: apakah kasus ini memang sengaja dibiarkan menggantung?” tegasnya.

Tak kalah penting, Yeni menyoroti peran Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang menurutnya masih sebatas melakukan audit administratif. “Kesan yang muncul, Inspektorat hanya menghitung kertas, bukan membongkar dugaan kerugian negara. Seharusnya dilakukan audit investigatif untuk melihat potensi kebocoran pendapatan daerah, apalagi di tengah situasi APBD Pangandaran yang sedang defisit,” ungkapnya.

Yeni menegaskan, dugaan kebocoran retribusi tiket wisata jelas berimplikasi langsung pada keuangan daerah. Dengan kondisi keuangan Pangandaran yang tengah sulit, setiap potensi kebocoran harus segera diusut. “Pertanyaan sederhananya, mungkinkah tindakan ini tidak merugikan negara? Tentu publik sulit mempercayai jika jawabannya ‘tidak’,” ujarnya.

Sarasa Institute, kata Yeni, mendesak agar legislatif, kepolisian, bupati, dan inspektorat duduk bersama dan bekerja sama untuk membongkar kasus ini secara tuntas. “Kalau lembaga-lembaga ini hanya bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Perlu sinergi, keberanian, dan transparansi agar kasus ini terang benderang. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” pungkasnya.

-ER-