Forum Purnawirawan TNI Mendesak Pemakzulan Gibran, Jokowi Tegas Menolak: “Dia Dipilih Rakyat, Secara Sah”

Di tengah sorotan publik yang kian tajam terhadap dinamika pasca-Pemilu 2024, suasana politik nasional kembali memanas. Kali ini, desakan datang dari Forum Purnawirawan TNI yang menyerukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebuah langkah kontroversial yang langsung dijawab dengan tegas oleh ayahnya sekaligus mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam sebuah pernyataan terbuka, Jokowi, yang kini lebih banyak tampil sebagai negarawan ketimbang aktor politik aktif, tak segan pasang badan demi membela putranya. Di hadapan awak media, suaranya tenang tapi tegas, seperti biasa:

“Gibran dipilih rakyat. Ia sah secara konstitusi. Ia wakil presiden dalam satu paket pemilu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tidak ada dasar hukum yang dilanggar,” ujarnya.

Jokowi menilai desakan Forum Purnawirawan TNI itu sebagai bentuk ekspresi demokrasi yang sah, namun menolak mentah-mentah anggapan bahwa Gibran menyalahi konstitusi. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan terhadap pencalonan Gibran berkali-kali. Menurutnya, semua proses telah dilalui dan hasilnya telah dikukuhkan oleh lembaga yang berwenang.

“Pemakzulan bukan urusan selera politik. Itu ada mekanisme hukum yang jelas. Harus ada pelanggaran berat, seperti korupsi atau pengkhianatan terhadap negara. Tidak bisa semata karena tidak suka,” tegasnya.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya menyuarakan kekhawatiran atas apa yang mereka sebut sebagai "pencideraan etika konstitusi" dalam pencalonan Gibran. Namun, Jokowi memilih jalan konstitusionalisme ketimbang menanggapi emosi politik. Ia menolak ikut terseret dalam wacana pemakzulan yang baginya lebih mirip riak pasca-kekalahan politik sebagian pihak.

“Saya menghormati kebebasan berpendapat. Tapi kita harus tetap mengedepankan logika hukum dan demokrasi, bukan sekadar opini atau tekanan,” katanya menutup pernyataan.

Sikap Jokowi ini sekaligus menunjukkan bahwa kendati dirinya tak lagi menjabat, peran moralnya dalam menjaga stabilitas politik nasional belum berakhir. Ia kembali memerankan dirinya sebagai juru penengah, kali ini antara tekanan elite purnawirawan dan legitimasi demokrasi yang sedang dibangun putranya.

Sementara itu, kubu Gibran sendiri memilih tak berkomentar banyak. Seorang staf istana hanya menyatakan singkat bahwa “Wapres tetap fokus bekerja bersama Presiden terpilih Prabowo untuk menunaikan janji kampanye.”

Dalam pusaran wacana pemakzulan ini, publik menanti: akankah badai ini mereda sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat? Ataukah justru menjadi awal dari gelombang tantangan politik baru bagi duet Prabowo–Gibran?

Waktu yang akan bicara. Tapi hari ini, satu suara terdengar lebih keras dari yang lain, suara seorang ayah, mantan presiden, yang berdiri di depan badai untuk membela legitimasi anaknya.

(JBRMDS/05-18/02/25)