Dedi Mulyadi Tanggapi, Kritik Pedas KPAI Dengan Mengajak Kerjasama Optimalkan Perlindungan Anak

Bandung - Program Pendidikan Karakter Pancawaluya yang digagas Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, mendapatkan kritikan pedas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Kang Dedi mengirim siswa dengan perilaku menyimpang ke barak militer untuk dididik selama 6 bulan hingga 1 tahun sebagai upaya pembinaan dan pendisiplinan, Respon beragam pun terjadi di Masyarakat, antara yang pro dan kontra dengan kebijakan tersebut, salah satu kritikan pedas datang dari KPAI.

KPAI mengklaim menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya:

1. KPAI menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain:

2. Tidak semua pembina memahami prinsip dasar perlindungan anak.

3. Kurangnya keterlibatan psikolog profesional dalam asesmen peserta, sehingga potensi pelanggaran hak anak muncul.

Puncaknya KPAI meminta agar program ini dihentikan sementara dan dievaluasi menyeluruh agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan regulasi yang berlaku. KPAI juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi, standar pelaksanaan yang tepat, serta keterlibatan psikolog profesional dalam proses asesmen dan pendampingan peserta.

Disisi lain Dedi Mulyadi sendiri menyatakan bahwa tindakannya didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab atas kompleksnya masalah anak-anak di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menilai KPAI hanya memberikan komentar dan kritik tanpa berkontribusi langsung dalam menangani anak-anak bermasalah di lapangan. Ia menantang KPAI untuk turun langsung dan mengambil peran membina ratusan anak bermasalah di Jawa Barat, bukan sekadar memberi rekomendasi. 

Dedi menganggap langkahnya bekerja sama dengan TNI-Polri dalam program pendidikan karakter di barak militer sebagai bentuk tanggung jawab dan kemanusiaan, Ia juga menilai kondisi lingkungan di luar barak militer lebih berbahaya dibandingkan di dalamnya. 

Meski demikian, Dedi mengapresiasi KPAI sebagai lembaga yang berkompeten dan konsisten memberikan masukan, namun berharap kerja sama yang lebih intens antara pemerintah daerah dan KPAI agar perlindungan anak lebih optimal. 

-Eman Rusiyaman-