Dampak Insiden Situs "PeduliLindungi" Yang Diretas Ke Laman Judol, Aplikasi Kesehatan Krisis Kepercayaan Masyarakat

Jakarta - Insiden peretasan dan pengalihan situs PeduliLindungi ke laman judi online bernama PLANETBOLA88 pada pertengahan Mei 2025. berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi dan layanan kesehatan digital pemerintah. 

Kejadian semacam ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan integritas sistem, yang pada akhirnya memperburuk persepsi publik terhadap layanan kesehatan digital.

Dampak serupa pernah terjadi pada insiden kebocoran data kesehatan di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa gangguan keamanan siber dapat merusak reputasi institusi kesehatan, menimbulkan kecemasan pasien, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pengelolaan data kesehatan secara aman. 

Kepercayaan adalah faktor kunci dalam penggunaan platform kesehatan digital, dan pelanggaran keamanan dapat menghambat niat masyarakat untuk terus menggunakan layanan tersebut.

Oleh karena itu, insiden ini menggaris bawahi pentingnya pengelolaan keamanan data yang ketat dan transparansi dalam penanganan insiden untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi kesehatan digital pemerintah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa sejak Maret 2023, PeduliLindungi sudah tidak lagi dikelola oleh mereka karena aplikasi tersebut telah digantikan oleh platform baru bernama SatuSehat. Saat ini, domain PeduliLindungi dikelola oleh Telkom Indonesia.

Setelah adanya laporan masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) mengambil tindakan dengan memblokir akses situs PeduliLindungi untuk mencegah penyebaran konten judi online dan melindungi data pengguna yang masih tersimpan dari masa lalu.

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap situs PeduliLindungi yang masih meminta data pribadi karena Kemenkes hanya mengelola SatuSehat sekarang, bukan lagi PeduliLindungi. Situs PeduliLindungi kini sudah kembali normal setelah insiden tersebut, namun kasus ini menimbulkan kekhawatiran terkait tata kelola dan keamanan aset digital pemerintah.

-Eman Rusiyaman-