Tedi Yusnanda N: "Kritik Bukan Kebencian, Dukungan Membabi Buta Tanda Bangkrutnya Nalar Politik!"

Jakarta - Perdebatan politik di media sosial dinilai semakin menjauh dari substansi dan rasionalitas. Kritik kerap disalahartikan sebagai kebencian, sementara dukungan terhadap tokoh atau kekuasaan justru berkembang menjadi sikap membabi buta tanpa dasar analisis yang memadai.

Direktur Eksekutif Sarasa Institute, Tedi Yusnanda N, menilai fenomena tersebut sebagai gejala kemunduran cara berpikir publik dalam berdemokrasi. Menurutnya, ruang diskursus hari ini lebih didominasi oleh reaksi emosional dibandingkan proses berpikir yang reflektif dan kritis.

“Yang kita lihat sekarang bukan lagi perdebatan gagasan, tetapi pertarungan sentimen. Kritik dianggap serangan pribadi, sementara dukungan berubah menjadi loyalitas tanpa syarat. Ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi,” ujarnya dalam keterangan melalui sambungan telepon, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi filsafat, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Mengutip pemikiran Immanuel Kant, Tedi menegaskan bahwa kritik adalah penggunaan rasio secara publik untuk menguji kebenaran, bukan ekspresi kebencian.

Namun dalam praktiknya, lanjut dia, kritik justru sering dipersepsikan sebagai ancaman oleh kelompok pendukung tertentu. Hal ini menyebabkan ruang dialog menjadi tertutup dan tidak sehat.

Lebih jauh, Tedi menekankan bahwa dalam kerangka berpikir ilmiah modern, benar atau tidaknya sebuah kritik bukanlah titik awal yang paling penting. Yang lebih utama adalah apakah kritik tersebut membuka ruang pengujian terhadap suatu klaim atau kebijakan.

Ia merujuk pada gagasan Karl Popper tentang falsifiability, yakni bahwa suatu pengetahuan justru berkembang melalui upaya untuk diuji dan bahkan disangkal. Dalam perspektif ini, kritik (bahkan yang keliru sekalipun) tetap memiliki nilai karena ia memaksa suatu gagasan untuk diuji secara terbuka.

“Dalam logika Karl Popper, yang penting bukan apakah kritik itu langsung benar, tetapi apakah ia bisa diuji. Dari situlah kebenaran diuji melalui proses, bukan ditentukan sejak awal,” jelasnya.

Pandangan ini juga sejalan dengan tradisi dialektika yang dikembangkan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, di mana kebenaran lahir dari pertarungan antara tesis dan antitesis. Dalam proses ini, kritik berfungsi sebagai antitesis yang justru diperlukan untuk melahirkan sintesis yang lebih matang.

Menurut Tedi, kesalahan terbesar dalam ruang publik hari ini adalah kecenderungan untuk langsung menilai kritik sebagai benar atau salah tanpa terlebih dahulu menguji substansinya. Akibatnya, kritik ditolak bukan karena argumennya lemah, tetapi karena dianggap tidak sejalan dengan posisi atau kepentingan tertentu.

“Yang terjadi sekarang, kritik disaring berdasarkan siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Ini berbahaya, karena kita kehilangan substansi,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan konsep communicative rationality dari Jurgen Habermas, yang menekankan bahwa kebenaran dalam ruang publik seharusnya diuji melalui argumentasi rasional, bukan ditentukan oleh kekuasaan atau mayoritas.

Dalam konteks ini, lanjutnya, kritik seharusnya dilihat sebagai bagian dari proses deliberatif, bukan ancaman yang harus dibungkam.

Tedi juga menyoroti fenomena dukungan politik yang tidak lagi berbasis pada argumentasi rasional. Ia menggunakan kerangka Benjamin Bloom untuk menjelaskan bahwa sebagian besar perdebatan publik saat ini masih berada pada level kognitif paling rendah.

“Banyak orang hanya berhenti pada tahap menghafal dan memahami secara dangkal. Mereka mengulang narasi tanpa pernah menganalisis atau mengevaluasi. Padahal politik itu menuntut kemampuan berpikir yang lebih tinggi, seperti analisis dan penilaian kritis,” jelasnya.

Taksonomi Bloom yang telah diperbarui oleh Lorin Anderson dan David Krathwohl membagi kemampuan berpikir ke dalam enam tingkatan, yakni remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Menurut Tedi, kegagalan masyarakat untuk naik ke level analisis dan evaluasi menjadi salah satu penyebab dangkalnya diskursus politik saat ini.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata dia, sikap anti kritik justru banyak ditemukan di kalangan terdidik, termasuk di lingkar kekuasaan. Fenomena ini dinilai sebagai ironi dalam dunia pendidikan.

“Gelar akademik tidak otomatis membuat seseorang berpikir kritis. Dalam banyak kasus, pendidikan justru menjadi alat legitimasi untuk mempertahankan pandangan, bukan untuk mengujinya,” kata Tedi.

Ia merujuk pada pandangan Pierre Bourdieu yang menyebut pendidikan sebagai modal simbolik yang dapat memberi otoritas sosial, tetapi tidak selalu mencerminkan kedalaman intelektual.

Selain itu, Tedi juga menyinggung teori groupthink dari Irving Janis yang menjelaskan kecenderungan kelompok untuk menolak kritik demi menjaga keseragaman pandangan. Dalam konteks politik, kondisi ini dinilai dapat menciptakan lingkungan yang alergi terhadap evaluasi.

“Ketika pemimpin sendiri anti kritik, maka yang terbentuk adalah ekosistem yang menutup ruang koreksi. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistem berpikir kolektif,” ujarnya.

Fenomena tersebut, lanjut Tedi, diperparah oleh algoritma media sosial yang membentuk echo chamber, sebagaimana dikemukakan oleh Cass Sunstein. Dalam ruang gema ini, pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangannya, sehingga memperkuat bias dan menutup kemungkinan evaluasi yang objektif.

Akibatnya, perdebatan politik kehilangan kedalaman dan lebih banyak berkutat pada identitas serta loyalitas kelompok dibandingkan substansi kebijakan.

Mengutip pemikiran Jurgen Habermas, Tedi menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh ruang publik yang rasional, di mana argumen diuji secara terbuka.

“Kalau kritik terus dianggap sebagai kebencian, dan dukungan tidak pernah diuji secara rasional, maka kita tidak sedang membangun demokrasi. Kita justru sedang menghilangkannya secara perlahan,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan pentingnya mengembalikan fokus pada substansi kritik, bukan sekadar label benar atau salah di permukaan.

“Dalam demokrasi yang sehat, kritik (meskipun belum tentu benar) harus diberi ruang untuk diuji. Karena dari situlah kita bisa menemukan kebenaran yang lebih kuat. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam keyakinan yang tidak pernah diuji,” pungkasnya.