Yeni Rahayu: Hasil Riset Ungkap MBG Lebih Menguntungkan Elite, Rakyat Hanya Menjadi Objek Program
Dalam pernyataannya, Yeni merujuk pada laporan riset Policy Research Center (Porec) Januari 2026 berjudul “Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?” yang mengungkap adanya krisis kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
“Data ini bukan sekadar angka, tetapi suara jujur masyarakat. Ketika 88% responden menyatakan bahwa MBG lebih banyak dinikmati elite politik dan pengelola dapur, maka kita harus jujur mengatakan: ada yang salah secara struktural,” tegas Yeni.
Berdasarkan riset tersebut, sebanyak 88,5% responden menilai manfaat program MBG justru mengalir kepada elite dan pihak pengelola, sementara hanya 6,5% yang merasa manfaat nyata dirasakan oleh anak-anak sebagai target utama program.
Yeni juga menyoroti tingginya persepsi publik terhadap potensi korupsi dalam program ini. Sebanyak 87% responden percaya MBG rawan dikorupsi, sementara 79% meragukan kualitas makanan yang diberikan.
“Ini bukan lagi soal teknis distribusi makanan, tapi sudah masuk ke wilayah relasi kuasa dan ekonomi-politik rente. Program yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial, justru berpotensi menjadi alat akumulasi keuntungan kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yeni mengkritik model pelaksanaan MBG yang dinilai tertutup dan tidak partisipatif. Ia menilai pendekatan top-down tanpa keterlibatan masyarakat telah menciptakan ruang gelap bagi praktik penyimpangan anggaran.
“Ketika kebijakan dibuat tanpa transparansi, tanpa kontrol publik, dan tanpa ruang kritik yang aman, maka korupsi bukan lagi kemungkinan, tetapi keniscayaan,” tambahnya.
Yeni juga menyoroti temuan bahwa 76% responden menilai makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik pemotongan nilai dari anggaran hingga ke tingkat distribusi akhir.
Menurutnya, persoalan MBG tidak bisa disederhanakan sebagai kegagalan implementasi semata, melainkan merupakan refleksi dari struktur kekuasaan yang timpang.
“Riset ini secara gamblang menunjukkan bahwa persoalan MBG adalah persoalan sistemik. Dari tata kelola yang buruk, membuka ruang rente, lalu berujung pada turunnya kualitas layanan kepada masyarakat,” jelas Yeni.
Ia juga mengapresiasi sikap masyarakat yang tidak tinggal diam. Dalam riset tersebut, sebanyak 97,8% responden menyatakan akan mengambil tindakan, baik melalui media sosial, jalur formal, maupun aksi kolektif.
“Ini sinyal penting. Ketika rakyat mulai bergerak, artinya legitimasi program sudah runtuh. Pemerintah tidak boleh menutup mata,” katanya.
Sebagai penutup, Yeni Rahayu mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk membuka ruang audit independen dan melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan.
“Kalau program ini ingin diselamatkan, maka yang harus diubah bukan hanya teknisnya, tapi juga cara berpikir kekuasaan dalam mengelola kebijakan publik. Rakyat bukan objek, mereka adalah subjek utama,” pungkasnya.
No comments