Yeni Rahayu: Pemimpin yang Menilai Kritik Hanya Bentuk Iri Dengki Perlu Introspeksi dan Belajar Kembali Makna Demokrasi

Pangandaran — Koordinator Aliansi Masyarakat Pangandaran (Amparan), Yeni Rahayu, menyampaikan pernyataan tegas bernada imbauan kepada kepala daerah yang secara terbuka menyatakan diri tidak anti kritik, namun dalam praktiknya justru menilai setiap kritik yang datang hanya bersumber dari rasa iri dan dengki semata. Menurutnya, cara pandang seperti itu bukan hanya tidak tepat secara demokratis, melainkan juga mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik yang perlu segera dibenahi.

"Kami tidak ingin bersikap konfrontatif. Ini lebih kepada sebuah imbauan dengan penuh hormat: jika seorang pemimpin benar-benar tidak anti kritik, maka buktikanlah dengan tidak mereduksi kritik menjadi urusan perasaan. Kritik warga adalah hak konstitusional, bukan ekspresi kebencian pribadi," ujar Yeni.

Kritik: Fondasi Demokrasi, Bukan Ancaman

Yeni mengingatkan bahwa dalam tradisi pemikiran politik modern, kritik dari warga kepada pemimpin bukanlah anomali, melainkan justru penanda bahwa demokrasi sedang bekerja dengan baik. Ia merujuk pada pemikiran John Stuart Mill dalam On Liberty (1859) yang menegaskan bahwa kebebasan berbicara dan mengkritik merupakan mekanisme paling efektif untuk mengoreksi kesalahan kekuasaan dan mencegah tirani mayoritas.

"Mill mengajarkan bahwa pendapat yang dibungkam, bahkan sekalipun keliru, tetap memiliki nilai karena memaksa pihak yang dikritik untuk memperkuat argumennya. Apalagi jika kritik itu benar maka membungkamnya adalah kerugian bagi kebenaran itu sendiri," jelas Yeni.

Lebih jauh, ia mengutip pemikiran Jurgen Habermas tentang ruang publik (public sphere) sebagai arena deliberasi demokratis. Dalam pandangan Habermas, legitimasi kekuasaan tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi juga dari kesediaan pemimpin untuk terus-menerus terbuka terhadap diskursus kritis warganya. Pemimpin yang menutup diri dari kritik, kata Yeni, secara tidak langsung sedang menggerus legitimasinya sendiri.

Imbauan: Jangan Psikologisasi Kritik Politik

Yeni secara khusus mengimbau agar kepala daerah tidak terjebak dalam apa yang dalam kajian politik disebut sebagai psikologisasi kritik, yakni kecenderungan mengalihkan substansi kritik ke motif personal pengkritik. Dalam ilmu komunikasi politik, pola ini dikenal sebagai ad hominem fallacy: menyerang karakter atau motif si pengkritik alih-alih menjawab substansi kritikannya.

"Ketika seorang pemimpin berkata 'mereka mengkritik karena iri', maka yang terjadi bukan bantahan terhadap isi kritik itu. Yang terjadi adalah penghindaran. Dan penghindaran terhadap substansi adalah tanda bahwa pemimpin tersebut belum siap untuk dikoreksi," tegas Yeni.

Ia menambahkan referensi dari Karl Popper dalam The Open Society and It's Enemies (1945), yang berargumen bahwa masyarakat terbuka hanya bisa tumbuh jika institusi-institusinya, termasuk para pemimpinnya, menerima prinsip falsifiabilitas: kesediaan untuk diuji, dipertanyakan, dan dikoreksi. Pemimpin yang kebal terhadap kritik, menurut Popper, adalah benih dari otoritarianisme.

Kematangan Politik: Diuji dari Respons terhadap Oposisi

Menurut Yeni, kematangan seorang pemimpin politik tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang diterimanya, melainkan dari seberapa bijak ia merespons tekanan dan kritik. Ia mengutip Robert Dahl, ilmuwan politik terkemuka, yang dalam Polyarchy (1971) menegaskan bahwa salah satu indikator utama demokrasi yang sehat adalah toleransi penguasa terhadap oposisi yang terorganisir dan kritis.

"Pemimpin yang matang tahu bahwa kritik adalah nutrisi bagi kebijakan yang baik. Bukan racun yang harus ditolak. Jika ada yang mengkritik penggunaan anggaran, transparansi program, atau keberpihakan kebijakan, itu adalah fungsi kontrol sosial yang sah. Kami mendorong kepala daerah untuk merespons dengan data dan dialog, bukan dengan menduga-duga motif pengkritik," ujar Yeni.

Ia juga menyinggung konsep kepemimpinan transformatif dari James MacGregor Burns yang menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tumbuh justru karena gesekan dengan kritik, bukan mereka yang terlindungi dari gesekan tersebut. Pemimpin yang tumbuh hanya dalam suasana pujian, kata Yeni dengan kiasan yang tajam, ibarat tanaman yang tidak pernah menghadapi hujan, tampak subur di awal, namun rapuh ketika badai datang.

Potensi Arogansi: Sinyal Awal yang Perlu Diwaspadai

Dengan tetap menjaga nada imbauan, Yeni juga menyatakan keprihatinannya bahwa pola respons seperti ini, mengaitkan kritik dengan iri dengki, merupakan early warning sign dari potensi arogansi kekuasaan yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi pola yang menutup ruang partisipasi publik.

"Kami tidak menuduh. Tapi kami mengimbau: waspadalah terhadap kecenderungan ini. Dalam kajian Hannah Arendt tentang The Origins of Totalitarianism, salah satu ciri awal penguasa yang bergerak menuju otoritarianisme adalah ketidakmampuannya menerima bahwa ia bisa salah. Pemimpin daerah yang menganggap kritik hanya lahir dari dengki sedang berada di persimpangan yang berbahaya," ujar Yeni dengan hati-hati namun tegas.

Ia menegaskan bahwa Amparan tidak memiliki kepentingan politis dalam persoalan ini, melainkan semata-mata mendorong ekosistem pemerintahan daerah yang sehat, akuntabel, dan responsif.

Kepada Pemimpin: Kritik adalah Cermin, Bukan Musuh

Menutup pernyataannya, Yeni menyampaikan imbauan yang bersifat konstruktif kepada seluruh kepala daerah, khususnya yang merasa dirinya tidak anti kritik.

"Kami percaya niat baik para pemimpin daerah kami. Justru karena itulah kami mengimbau: jika Anda benar-benar tidak anti kritik, maka jadikanlah kritik sebagai cermin, bukan sebagai ancaman. Socrates mengatakan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Demikian pula, kepemimpinan yang tidak mau diperiksa tidak layak untuk dipertahankan. Buka ruang dialog, dengarkan substansi kritik, dan tunjukkan bahwa Anda memimpin bukan hanya untuk mereka yang memilih Anda, tetapi juga untuk mereka yang mengkritik Anda," pungkasnya.

Pernyataan ini disampaikan Yeni Rahayu dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Aliansi Masyarakat Pangandaran (Amparan) sebagai respons atas pernyataan seorang kepala daerah yang menilai kritik terhadap kepemimpinannya hanya lahir dari motif iri dan dengki.