Pangandaran Tanpa Kelas Menengah: Ketika Kritik Hanya Lahir karena Tidak Kebagian
Jawabannya, menurut Tedi, ternyata bukan soal keberanian. Bukan pula soal minimnya informasi. "Akar masalahnya jauh lebih dalam dari itu," ujarnya. "Pangandaran tidak punya kelas menengah yang terstruktur dan mandiri. Dan tanpa kelas menengah, demokrasi lokal berjalan dalam kegelapan."
Pernyataan itu bukan retorika kosong. Ia adalah simpulan dari riset sosial deskriptif yang dilakukan Sarasa Institute sepanjang 2023 hingga 2025, melalui analisis sistematis terhadap lebih dari 200 artikel media daring lokal dan nasional, serta wawancara mendalam dengan 47 informan yang mencakup aktivis, jurnalis, akademisi, mantan pejabat, dan pelaku usaha lokal di Pangandaran.
"Pangandaran tidak punya kelas menengah yang terstruktur dan mandiri. Dan tanpa kelas menengah, demokrasi lokal berjalan dalam kegelapan." — Tedi Yusnanda N
Krisis Fiskal Yang Tak Pernah Selesai
Riset ini menemukan sejumlah fakta yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari BPK RI dan berbagai sumber pemberitaan, Kabupaten Pangandaran mencatatkan defisit APBD yang mencapai Rp 411 miliar pada tahun anggaran 2023. Pengajuan pinjaman portofolio jangka pendek senilai ratusan miliar kepada tiga kementerian sekaligus (Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas) pun ditolak, dengan alasan kondisi fiskal daerah yang tidak memenuhi syarat.
Puncak dari kondisi ini adalah perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI untuk tiga tahun anggaran berturut-turut.
Sebuah kemunduran yang kontras dengan catatan awal kepemimpinan daerah yang sempat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun berturut-turut.
"Opini WDP itu bukan sekadar soal angka di laporan keuangan," jelas Tedi. "Itu berarti ada pos-pos anggaran yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya oleh auditor negara. Ini lampu merah tata kelola yang seharusnya memicu kemarahan publik. Tapi yang terjadi? Hampir tidak ada."
Pangandaran Dan Paradoks Demografis
Dengan jumlah penduduk sekitar 445.160 jiwa berdasarkan data BPS 2024, di mana 63,4% di antaranya berada di usia produktif, Pangandaran sebenarnya memiliki modal demografis yang signifikan. Namun, Tedi menegaskan bahwa angka demografi tidak dengan sendirinya melahirkan kelas menengah.
Struktur ekonomi Pangandaran didominasi oleh sektor pariwisata informal, pertanian, dan perikanan. Ketiganya adalah sektor yang tidak secara organis menghasilkan kelas menengah yang mandiri. Pedagang warung kecil di tepi pantai, nelayan dengan perahu sendiri, buruh tani musiman, mereka adalah tulang punggung ekonomi lokal, tetapi sekaligus merupakan kelompok yang paling rentan terhadap sistem patronase.
"Pengusaha pariwisata kecil di Pangandaran bergantung pada izin lokasi, akses jalan, dan retribusi yang semuanya ada di tangan pemerintah daerah," papar Tedi. "Kalau mereka kritis terhadap penguasa, risikonya nyata. Kalau mereka diam, hidup mereka lebih mudah. Itu bukan pengecut, itu rasionalitas bertahan hidup."
Faktor lain yang disorot Sarasa Institute adalah ketiadaan institusi pendidikan tinggi yang memadai di Pangandaran. Generasi muda yang mampu dan ingin mengenyam pendidikan tinggi harus keluar daerah. Sebagian besar tidak kembali. Fenomena brain drain lokal ini secara aktif menguras potensi kelas menengah terdidik yang seharusnya menjadi tulang punggung kontrol sosial.
Oposiai Yang Lahir Karena Tidak Kebagian
Temuan paling mengejutkan, sekaligus paling pahit, dari riset Sarasa Institute adalah soal motivasi di balik gerakan-gerakan kritis yang selama ini muncul di Pangandaran.
"Dari puluhan wawancara yang kami lakukan, pola yang berulang sangat konsisten," ungkap Tedi. "Mereka yang 'melawan' pemerintah hampir selalu bisa ditelusuri motivasinya ke satu sumber yang sama: mereka merasa tidak dilibatkan. Tidak diajak. Tidak kebagian proyek, jabatan, atau akses."
"Kalau diajak, tidak akan jadi masalah," kata seorang informan yang dikutip langsung dalam laporan riset ini.
Kalimat itu, menurut Tedi, adalah diagnosis paling jujur tentang kondisi masyarakat sipil Pangandaran hari ini.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dinamika internal di antara para pengkritik itu sendiri. Setiap koalisi kritis yang terbentuk, yang dimulai dengan semangat dan pernyataan bersama, hampir selalu berakhir dengan perpecahan dan saling tuding. Tuduhan 'pengkhianat' menjadi lebih dominan daripada substansi kritik terhadap kebijakan. Solidaritas sosial yang dibutuhkan untuk gerakan yang bermartabat tidak pernah terbentuk, karena fondasinya (kesamaan nilai dan prinsip akuntabilitas) tidak pernah benar-benar ada.
"Kalau diajak, tidak akan jadi masalah. Kalau tidak diajak, ribut." (Kutipan informan dalam laporan Sarasa Institute)
Kekerasan Verbal Sebagai Pengganti Argumen
Salah satu dimensi yang paling mencerahkan dari laporan Sarasa Institute adalah analisis tentang budaya wacana publik di Pangandaran. Tedi dan timnya menemukan bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah, yang mencerminkan terbatasnya akses dan tradisi pendidikan formal, berkorelasi langsung dengan lemahnya tradisi argumentasi ilmiah di ruang publik.
"Di forum-forum diskusi publik, argumen dibangun di atas opini dan asumsi, bukan data dan teori," jelas Tedi. "Kekuatan suara dianggap sebagai tanda kebenaran. Mereka yang menyodorkan data malah dicurigai memihak pemerintah. Ini bukan masalah kemalasan berpikir, ini adalah produk dari ekosistem sosial yang tidak menyediakan ruang untuk berpikir sistematis."
Lebih jauh, Tedi mencatat munculnya apa yang ia sebut sebagai 'aktivisme simbolis', suara-suara keras yang lebih berorientasi pada pembangunan citra dan pencarian pengakuan sosial daripada pada perubahan kebijakan yang konkret. "Tanpa kelas menengah terdidik sebagai mediator, wacana publik menjadi arena bagi para demagog lokal yang cakap memainkan emosi namun miskin penguasaan substansi kebijakan."
"Kekuatan teriakan dianggap tanda kebenaran. Mereka yang menyodorkan data malah dicurigai memihak pemerintah." (Tedi Yusnanda N, Direktur Eksekutif Sarasa Institute)
Bayangan Kuasa Yang Tetap Tinggal
Laporan ini juga menyoroti satu fenomena yang oleh Tedi disebut sebagai 'shadow power' atau bayangan kekuasaan, tetap kuatnya pengaruh figur mantan pemimpin daerah dalam sirkulasi politik lokal pasca-jabatan.
Ketika mantan Bupati Pangandaran secara terbuka menyatakan akan mengawal tugas penerusnya melalui mekanisme partai, Tedi melihatnya sebagai gejala yang sangat serius.
"Pernyataan itu disampaikan secara publik dan nyaris tanpa rasa sungkan. Mengapa bisa begitu? Karena memang tidak ada kekuatan oposisi yang cukup kuat untuk menanggapinya secara kritis. Ini bukan keberanian seorang tokoh, ini adalah refleksi dari kekosongan kontrol sosial," tegasnya.
Perangkap Yang Mereproduksi Dirinya Sendiri
Secara teoritis, Tedi menggunakan kerangka hegemoni Gramsci untuk menjelaskan bagaimana elite lokal mempertahankan dominasi bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui konstruksi 'akal sehat' yang membuat kondisi tidak baik tampak normal dan bahkan tak terelakkan.
Konsep patron-klien James C. Scott digunakan untuk menganalisis mengapa oposisi selalu bisa dikooptasi. Dan teori lingkaran kemiskinan Myrdal dipakai untuk menggambarkan perangkap struktural yang mereproduksi dirinya sendiri.
"Lingkarannya begini: ketiadaan kelas menengah menghasilkan lemahnya kontrol sosial. Lemahnya kontrol sosial menghasilkan tata kelola yang buruk. Tata kelola yang buruk menghasilkan layanan publik yang rendah kualitasnya. Layanan publik yang buruk menghasilkan SDM yang lemah. Dan SDM yang lemah kembali mencegah terbentuknya kelas menengah. Tanpa intervensi yang serius dari luar lingkaran ini, kondisi Pangandaran tidak akan berubah dengan sendirinya," pungkas Tedi.
"Tanpa intervensi serius dari luar lingkaran, kondisi Pangandaran tidak akan berubah dengan sendirinya. Ini bukan pesimisme, ini adalah diagnosis yang harus dihadapi dengan jujur."
Rekomendasi Dan Sikap Sarasa Institute
Laporan riset ini tidak berhenti pada diagnosis. Sarasa Institute menawarkan beberapa rekomendasi strategis: pembangunan ekosistem pendidikan tinggi di Pangandaran sebagai investasi jangka panjang penciptaan kelas menengah lokal; penerapan transparansi fiskal yang sungguh-sungguh; dan yang tidak kalah penting, dorongan bagi kelompok masyarakat sipil untuk membangun gerakan berbasis teori, nilai dan data, bukan berbasis distribusi manfaat pribadi.
Tedi menyadari bahwa laporan ini tidak akan disambut dengan tepuk tangan oleh semua pihak. "Temuan kami tidak nyaman untuk didengar. Tapi kebenaran ilmiah tidak pernah lahir dari kepatuhan pada selera," ujarnya tenang.
Ia berharap laporan ini bisa menjadi cermin, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengundang refleksi bersama. "Pangandaran punya potensi luar biasa. Pantai yang indah, alam yang kaya. Tapi semua potensi itu tidak akan pernah benar-benar dinikmati oleh warganya secara merata, selama kita tidak berani melihat jujur ke dalam struktur sosial kita sendiri."
No comments