Menteri Ara Tegur Keras Pejabat Terkait Program Rutilahu di Bandung: “Jangan Asal Nilai dari Luar!”

Bandung — Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melayangkan teguran keras kepada salah satu pejabat dalam pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Bandung. Teguran itu ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II, Mulya Permana, yang dinilai lalai karena tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Dalam inspeksi mendadak di salah satu lokasi calon penerima bantuan, Menteri Ara menyoroti penilaian yang tidak akurat. “Bagaimana bisa dikatakan layak menerima bantuan, sementara rumahnya saja belum pernah dilihat dari dalam? Rumah itu bahkan masih terkunci dan tidak pernah dimasuki,” ujar Ara dengan nada tinggi.

Ia menegaskan, bantuan Rutilahu seharusnya diberikan kepada warga miskin yang benar-benar membutuhkan. Penilaian hanya berdasarkan tampilan luar rumah tanpa verifikasi faktual dianggap berbahaya karena membuka celah bagi penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran.

500 Rumah Ditargetkan, Tapi Realisasi Terhambat

Insiden ini mencuat di tengah upaya Pemerintah Kota Bandung mempercepat realisasi program renovasi 500 unit rumah tidak layak huni. Proyek ini merupakan kerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, dan ditargetkan rampung dalam kurun enam bulan hingga satu tahun, meskipun semula dijadwalkan selesai pada Desember 2025.

Namun, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Selain lambat, seleksi penerima bantuan masih diwarnai persoalan administrasi dan verifikasi. Menteri Ara menekankan pentingnya keterlibatan langsung para pejabat teknis dan transparansi data untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kalau tidak turun langsung ke lapangan, bagaimana bisa tahu mana yang benar-benar butuh? Ini soal keadilan sosial. Jangan sampai bantuan jatuh ke tangan yang salah,” kata Menteri Ara.

Ia juga meminta pengembang dan semua pihak yang terlibat menunjukkan tanggung jawab dan integritas dalam menyelesaikan proyek ini. Menurutnya, kualitas dan ketepatan sasaran adalah kunci keberhasilan program, bukan sekadar jumlah rumah yang direnovasi.

(JBRMDS/05-18/02/25)